JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Saudara sekalian, mulai sekarang jangan hiraukan informasi mengenai Covid-19 yang berseliweran di grup WA, atau broadcast WA, atau media sosial lainnya.
Pantau info Covid-19 di situs resmi yang bisa dipertanggungjawabkan.

1 Nasional https://www.covid19.go.id/
2 Sulawesi Utara https://corona.sulutprov.go.id/  
3 Jawa Barat https://pikobar.jabarprov.go.id/
4 DKI Jakarta https://corona.jakarta.go.id/
5 Jawa Tengah https://corona.jatengprov.go.id/ 
     

STOP sebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan!

Laporan Hasil Pertemuan Komda SDG

Provinsi Sulawesi Utara

(BPTP Sulut, 17 Juli 2014)

Sesuai undangan Bapak Sekretaris Daerah Prov. Sulut No. 005/2235/Sekr.Ro.SDA tanggal 12 Juni 2014 tentang Pertemuan perdana Komisi Sumberdaya Genetik (Komda SDG) Sulawesi Utara dengan agenda Pembahasan Program Kerja, Penyamaan Persepsi, dan menjaring informasi terkait dengan pengembangan SDG dapat dilaporkan hasilnya sbb:

Petermuan dihadiri oleh 19 orang yang terdiri dari perwakilan Biro SDA Prov. Sulawesi Utara, Bappenda Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, BPSB TPH, Bakorluh, Balitpalma, Dinas Kehutanan Provinsi Sulut, dan BPTP Sulut sebagai tuan rumah/tempat pertemuan.Tiga hal yang dibahas yaitu Pengertian dan ruang lingkup kegiatan Komda SDG, Penetapan Kebun SDG dan rencana pengelolaannya, dan system penyediaan anggaran.

 

  1. Pengertian dan Ruang Lingkup SDG

Sumber Daya Genetik (SDG) adalah tanaman atau ternak atau ikan yang merupakan milik asli Sulawesi Utara mempunyai karakteristik tertentu dan spesifik Sulawesi Utara yang perlu dilestarikan keberadaannya.Tiga syarat yang disepakati untuk menentukan komoditas yang masuk dalam pemeliharaan kelestarian SDG tersebut yaitu: (1) merupakan tanaman/hewan/ikan asli daerah, (2) keberadaannya hampir punah, dan  (3) mempunyai nilai ekonomi bagi daerah jika dikembangkan.   Kemudian ruang lingkupnya adalah Membuat kebun SDG yang dikelola secara professional untuk keperluan :

  • Melestarikan SDG yang hampir punah dan mempunyai nilai ekonomi bagi daerah,
  • Menjadi tempat/wadah penelitian dan pengkajian terkait pengembangan dan pemanfaatan SDG itu sendiri misalnya sebagai sumber benih untuk membentuk varietas baru
  • Menjadi agrowisata bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat Sulawesi utara dan tamu-tamu daerah
  • Wadah Pameran Plasma Nutfah
  • Wadah promosi bagi SDG yang sudah dilepas untuk dibisniskan

b. Penetapan Kebun SDG

Berdasarkan diskusi dan saran dari Dinas Pertanian dan Peternakan prov. Sulut, Biro SDA, Bappeda Provinsi Sulut, Balitpalma, BPSB TPH, dan BPTP Sulut disepakati penentuan Kebun SDG melalui upaya-upaya sbb: (1) Berkordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulut untuk menetapkan kebun plasma nutfahnya untuk dijadikan kebun SDG.  Jika itu memungkinkan maka akan dibuatkan Surat Keputusan sebagai Kebun SDG yang dikelola oleh Komda SDG Provinsi Sulut, (2) jika tidak memungkinkan maka pilihan lain adalah memanfaatkan kebun-kebun Benih Pemda yang ada dibawah kordinasi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut seperti Kebun Bibit Induk (KBI) Buah di Kalasey, KBI  Hortikultura di Kairagi,  KBI sayuran di Modoinding, KBI padi di Minsel, dan KBI palawija di Bolmong.

c. Sistem Penyediaan Anggaran SDG

Terdapat dua alternatif system penganggaran yang disepakati yaitu: pertama, terpusat pada salah satu instansi Pemerintah dalam hal ini Biro SDA Provinsi Sulawsei Utara selaku Wakil Ketua Pelaksana Harian Komda SDG provinsi Sulawesi Utara, dan atau Bappeda Provinsi Sulut selaku Sekretaris Pengarah Komda SDG Provinsi Sulawesi Utara, dan atau Badan Lingkungan Hidup selaku Ketua Pelaksana Harian Komda SDG Prov. Sulawesi Utara.  Kemudian alternative kedua adalah anggaran dicantumkan di DIPA  masing-masing anggota Komda yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara No.293 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 206 tahun 2013 tentang Pembentukan Komisi Daerah Sumberdaya Genetik  (Komda SDG) Provinsi Sulawesi Utara.

Selain tiga topic tersebut, juga disepakati bahwa masing-masing anggota Komda SDG akan membuat Program Kerja beserta dengan jumlah anggaran yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kemudian.

Demikian laporan ini dibuat, atas arahan dan petunjuk bapak Sekretaris Daerah diucapkan banyak terimakasih.

Kalasey, 17 Juni 2014.

Sekretaris Pelaksana Harian

Komda    SDG Provinsi Sulawesi Utara,

Ir. Bahtiar, MS.

Tembusan kepada yth.

Kepala Badan Lingkungan Hidup sebagai laporan

Kordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kordinator Bidang Pelestarian

Kordinator Bidang Sosialisasi

Bila anda merasa tidak puas dengan kami, beritahu kami di : Kontak di alamat ini

Alamat Kantor : Jl. Kampus Pertanian Kalasey Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa 95013 Indonesia
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
No Tlp. : (0431) 838637 ; (0431) 838808
Situs Website : https://sulut.litbang.pertanian.go.id
Face Book : https://www.facebook.com/202215043721129/posts/ 
Instagram : https://www.instagram.com/bptpsulut/ 
 
 
 
 
 
 
 

Daftar Nama Pejabat BPTP Sulawesi Utara Wajib LHKP Tahun 2018

DAFTAR NAMA PEJABAT

  1. Dr.Ir. Yusuf, MP.
  2. Ir. Hartin Kasim
  3. Victor D. Tutud, SPi. MSi.
  4. Meivi Lintang, S.TP.MSi.
  5. Jouna F. Sarajar
  6. Cori Kalitow

Tata Cara Permohonan Informasi Publik

Langkah 1

Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), baik langsung secara lisan, melalui surat atau surat elektronik (email), dan juga permintaan dapat dilakukan melalui telepon.

Langkah 2

Pemohon informasi harus menuliskan jenis informasi yang diinginkan pada form yang tersedia yaitu Form 1A untuk perorangan atau Form 1B untuk badan hukum/badan publik/kelompok.

Langkah 3

Pengelola PPID mencatat semua informasi yang di sebutkan oleh pemohon.

Langkah 4

Pemohon informasi harus meminta tanda bukti kepada PPID bahwa telah melakukan permintaan informasi, serta nomor pendaftaran.

Langkah 5

Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja Pejabat PPID harus memberikan jawaban tertulis atas permintaan informasi yang di butuhkan. PPID dapat meminta perpanjangan wakjtu 7 (tujuh) hari kerja untuk memenuhi permintaan informasi disertai alasan perpanjangan.

Langkah 6

Setelah waktu yang ditentukan pemohon menerima informasi.

Langkah 7

Jika pemohon merasa tidak puas dengan informasi yang diberikan maka dapat mengajukan keberatan informasi.

Subcategories