JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Ungkap-Tebus-Lega: Sosialisasi Amnesti Pajak pada PNS di BPTP Sulut

Kalasey,03 Oktober 2016---Ungkap-Tebus-Lega, demikian Agustina Boro Hutapea selaku Kasi WKY KPPP Manado dan tim kerja ketika mensosialisasikan Amnesti Pajak di BPTP Sulawesi Utara. Lebih lanjut dikatakan Gustina"Mengapa Negara dan kamu butuh amnesti paja?," karena: Mendukung keuangan negara, mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi,membantu reformasi perpajakan, meningkatkan rasio penerimaan pajak, makin kecilnya kemungkinan menyembunyikan kekayaan di luar negeri dan ikut sekarang atau kena pidana pajak.

Sosialisasi yang diikuti oleh seluruh pegawai di BPTP Sulut, mendapat apresiasi. Hal ini terlihat antusias peserta mengikuti dengan mencoba menyela Gustina dengan pertanyaan. Namun demikian Gustin, meminta penjelasan terlebih dahulu baru dibuka forum diskusi, karena keterbatasan waktu sosialisasi.

Keuntungan ikut amnesti pajak: 1). Penghapusan pajak terutang, 2). Penghapusan sanksi administrasi, 3).Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, 4).Penghentian pemeriksaan pajak, 5).Penghapusan PPh final atas pengalian harta, serta 6).Jaminan kerahasiaan data peserta Tax Amnesty. kata Gustin. Lebih lanjut dijelaskan," data dan informasi dari surat pernyataan dan lampiran amnesti pajak, tidak dapat diminta oleh siapapun, bila ada penyebarluasan, akan kena sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan karena pemerintah menjamin keamanan data tax amnesty.

Seperti kata Presiden Joko Widodo " Kerahasiaanya dijamin. Data peserta yang ikut tidak dijadikan dasar untuk penyelidikan dan penuntutan pidana. Data tersebut tidak akan diminta dan diberikan kepada siapapun. Yang membocorkan akan kena pidana maksimal lima tahun."

Cara mengajukan Amnesti Pajak: 1).Dapatkan informasi cara pengisian Surat Pernyataan Harta (SPH) beserta syarat dan kelengkapan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 2).Membayar uang tebusan melalui e-billing, 3).wajib Pajak melengkapi 10 kelengkapan dokumen, 4). Pengajuan SPH beserta kelengkapan ke KPP, 5).Wajib pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan dan 6).Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterima dalam 10 hari kerja sejak pengajuan SPH.

Kepala BPTP Sulawesi Utara Dr.Ir.Abdul Wahid Rauf,MS. menyambut baik kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan, dan berharap agar para PNS untuk ikut amnesti pajak, sekaliput anda boleh tidak ikut amnesti pajak. Lebih lanjut beliau menyampaikan terima kasih pada pihak Kanwil DJP/ KKP Pratama Manado, yang telah memberikan sosialisasi.(*Art)

Sumber: Langsung dari pemateri