JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Solusi Masalah Harga Nasional Beras Pabrikan Dengan Harga Beras Medium dan Premium di Tingkat Petani (Kasus PT IBU Produk Beras Ayam Jago, Maknyuss, Pandan Wangi, dan Rojo Lele)

Terungkapnya persoalan perbedaan harga beras dari pabrikan dengan harga beras medium dan premium yang cukup mencolok menjadi momentum kebangkitan untuk mengungkap mengapa tingkat kehidupan rumah tangga tani tetap semakin memprihatinkan. Persoalan ini sebetulnya sudah tercermin pada waktu Bapak Menteri Pertanian menemukan perbedaan harga bawang merah ditingkat petani hanya Rp 6.000/kg, sedangkan harga konsumen di pasar Jakarta mencapai Rp 40.000/kg berarti ada selisih lebih dari 500 % dibandingkan dengan harga selisih harga beras medium dan premium yang terjadi sekarang hanya lebih dari 100 %.

Seharusnya sejak ditemukan perbedaan harga bawang merah yang sangat mencolok itu segera ditindaklanjuti pada semua komoditas pertanian, terutama komoditas pertanian unggulan nasional dan daerah yang selama ini mengalokasikan dana fiskal yang makin besar agar dalam jangka pendek nasib petani segera tertolong.

Kondisi perbedaan harga dari tingkat produsen hingga tingkat konsumen yang besar ini sudah sangat tidak wajar dan kondisi ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, kondisi harga beras yang diterima petani ini juga berlaku pada semua komoditas pertanian yang ada sekarang.

Kalau dikalkulasi sudah berpuluh-puluh tahun untuk beras saja diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah, apalagi kalau semua komoditas pertanian mungkin sudah menembus angka puluhan ribu triliun rupiah.

Dalam teori tataniaga seharusnya selisih perbedaan harga ini paling tinggi 30 – 50 % (apa lagi masih dalam wilayah 1 kepulauan). Tampaknya kondisi ini akan terus berlanjut kalau tidak ada intervensi pemerintah untuk memperkuat otoritas petani menjadi penentu dan posisi petani dalam populasi yang sangat banyak setara dengan aktivitas pelaku ekonomi lainnya.

Selama ini posisi petani dalam membeli input dan menjual hasil pada semua komoditas hanya sebagai price taker atau pengambil harga dan jarang sekali sebagai price leader atau penentu harga.

Seharusnya karena populasi petani lebih banyak maka mereka harus lebih kuat, minimal setara dengan pelaku ekonomi lainnya mampu menjadi price leader. Kondisi tersebut sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Padahal dalam satu dekade terakhir ini, apalagi melalui pemerintahan Presiden Joko Widodo dari tahun-ketahun alokasi dana untuk membangun pertanian semakin besar, namun hasilnya secara regional bahkan nasional kenaikannya mungkin mencapai > 10 %.

Angka ini untuk individu petani kecil mungkin tidak berpengaruh, karena ada banyak petani yang sama sekali tidak mengalami perubahan. Di tingkat petani dalam melakukan berbagai usulan bantuan kebutuhan fasilitas harus melalui kelompok tani atau gapoktan.

Permasalahannya adalah apakah pengelolaan bantuan tersebut yang dilakukan oleh kelompok tani maupun gapoktan benar-benar telah dan dapat efektif menunjang program pembangunan pertanian secara signifikan.

Selama ini banyak sekali fasilitas yang telah diberikan kepada petani melalui poktan berupa alsintan, benih, pupuk, pestisida, bahkan dana. Namun hasilnya apakah segala bantuan tersebut sudah dapat dan mampu menggerakkan petani secara masal untuk membangun pertanian ? Seharusnya kelompok tani/gapoktan yang dibangun diupayakan agar lembaga ini harus menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan mandiri.

Selama ini inovasi teknologi yang diberikan kepada petani hanya dominan dengan teknologi secara fisik semata sedangkan teknologi sosial kelembagaan yang mengarah pada pembentukan lembaga ekonomi sangat terbatas bahkan kurang atau sama sekali tidak diperhatikan.

Bayangkan saja, produk padi yang dijual oleh petani kualitas, dan kemasannya masih saja sama seperti yang dijual petani pada 30 – 40 tahun silam. Seharusnya melalui program pembangunan pertanian selama ini dengan adanya kelompok tani yang telah dibangun sejak lama maka bentuk, kualitas dan kemasannya produk padi telah mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar.

Kalau kelembagaan ekonomi petani menjadi prioritas untuk dibangun bisa dijamin kedepan semua inovasi teknologi yang diberikan akan teradopsi secara masal. Bantuan yang diberikan melalui lembaga ekonomi petani dalam bentuk sarana dan prasarana akan lebih memperkuat lembaga eknomi petani, sehingga penerapan usahatani setiap rumah tangga akan semakin produktif. Lembaga ekonomi petani yang mandiri inilah yang akan menjawab ketimpangan harga yang sangat besar dari harga yang diterima petani dengan harga ditingkat konsumen.

Lembaga ekonomi petani yang kuat akan membuka peluang usaha yang lebih produktif berupa melakukan penjualan langsung ke pedagang besar, eksportir, konsumen (restoran, hotel, dll), kegiatan produktif pengolahan hasil, sekaligus dapat mengetahui besar permintaan produksi dari waktu kewaktu (minimal setiap bulan). Apabila lembaga ekonomi petani semakin kuat dan mandiri maka apa yang telah dilakukan oleh PT IBU berpeluang untuk dilaksanakan oleh para petani secara kolektif minimal dengan membuat kemasan berbagai ukuran akan terjadi peningkatan harga yang diterima oleh petani.

Ditemukannya perbedaan harga dari PT IBU dengan harga beras medium dan beras premium (lepas dari masalah hukum apakah terkait atau tidak) hendaknya temuan ini menjadi momentum bagi Kementerian Pertanian dan semua pihak yang terkait untuk segera melakukan regulasi intervensi dalam menjawab masalah perberasan (sebaiknya berlaku saja pada semua komoditas, khususnya untuk komoditas unggulan nasional dan daerah) baik dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan program sebagai berikut:

  1. Segera dibangun lembaga ekonomi yang mandiri pada tiap desa sentra padi sawah sebaiknya menyatu dengan komoditas lain yang berorientasi pada pengembangan usaha produktif berupa penyediaan modal, pembelian produk petani, penjualan sarana produksi, pengolahan hasil, penyediaan bahan konsumsi anggota, serta usaha lainnya.
  2. Lembaga ekonomi yang akan dibangun dikawal secara ketat melalui pendampingan instansi OPD Pertanian, Perindag, dan Koperasi dibantu dengan OPD lainnya.
  3. Anggaran Dana Desa (ADD) lebih memudahkan untuk menopang pengembangan lembaga ekonomi, bahkan menjadi Bumdes.
  4. Adanya lembaga ekonomi masyarakat petani yang mandiri akan meringankan alokasi dana fiskal dari pemerintah karena lembaga ekonomi pada akhirnya akan dapat mengakses dana moneter dari pebankan atau sumber dana lainnya . Dalam mengakses modal para petani akan lebih leluasa dan cepat untuk mengakses tambahan modal untuk memperkuat pengembangan usaha setiap rumah tangga tani .
  5. Untuk efektifnya pengembangan lembaga ekonomi masyarakat tani secara masal pada setiap perdesaan maka harus dilakukan monev, pemeriksaan dan pengawasan yang terkait dengan keuangan baik dari pusat dan daerah.

Membangun lembaga ekonomi masyarakat petani memang tidaklah mudah, tahap awalnya hanya dicari beberapa orang 1-3 orang yang berkeinginan menjadi pengungkit secara tulus mau dan ikhlas untuk melakukan kegiatan ini. Lalu akan diikuti yang lainnya bila keberhasilan pengembangan lembaga ekonomi mulai terlihat.

Hasil penelitian di Sulawesi Utara melaporkan perbedaan penjualan secara kolektif dengan penjualan secara individu pada setiap desa sentra padi sawah di Bolaang Mongondow 200 ha/desa, usaha semi intensif Rp 525.000.000 dan intensif Rp. 1.095.000.000/tahun, Minahasa 100 ha/desa, usaha semi intensif Rp 250.000.000 dan intensif Rp 300.000.000/tahun, Minahasa Selatan 140 ha/desa usaha semi intensif Rp 371.000.000 dan intensif Rp 742.000.000/tahun, dan di Minahasa Tenggara usaha semi intensif Rp 251.800.000 dan intensif 417.800.000/tahun (Kindangen dan Sondakh, 2013).

Kalau kegiatan ini menjadi prioritas untuk dilaksanakan maka akselerasi pencapaian swasembada dan ketahanan pangan sekaligus peningkatan pendapatan kesejahteraan petani akan segera terwujud.(*artur).

Sumber: Jantje G. Kindangen.